sitiativa











{September 9, 2012}   Pendidikan Untuk Masyarakat

KEAKSARAAN FUNGSIONAL

A. PENGERTIAN
Pendidikan keaksaraan adalah pendidikan yang diberikan kepada mayarakat yang belum pernah memperoleh pendidikan atau drop out di sekolah dasar dalam rangka meningkatkan pengetahuan dasar, kemampuan baca tulis fungsional yang diintegrasikan dengan mata pencarian, dalam arti agar sedapat mungkin diusahakan belajar pendidikan dasar yaitu membaca, menulis, berhitung dilaksanakan secara terpadu dengan pendidikan mata pencarian dan diikuti dengan kegiatan berusaha.
Untuk membimbing belajarnya sumber belajar atau tutor untuk warga belajar yang belajar mandiri adalah anggota keluarganya sendiri, tetangga atau kenalan yang sudah tidak mengalami buta aksara dan angka. Begitu juga bagi mereka yang belajar berkelompok, sumber belajar boleh anggota keluarga atau anggota lain yang memiliki kelebihan dan bersedia secara sukarela membantu warga belajar.

B. TUJUAN
1. Menumbuhkan minat, kecintaan, dan kegemaran membaca, menulis, dan berhitung,
2. Memperkaya pengalaman belajar dan pengetahuan bagi masyarakat,
3. Menumbuhkan kegiatan belajar mandiri,
4. Membantu pengembangan kecakapan membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi,
5. Menambah wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta
6. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

C. PERSYARATAN UNTUK MENJADI WARGA BELAJAR DAN PENYELENGGARA
Sasaran pendidikan keaksaraan, yaitu :
1. Masyarakat yang buta huruf.
2. Masyarakat yang tidak tamat SD.
3. Masyarakat yang berekonomi lemah.
D. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL
Efektifitas kegiatan belajar sangat bergantung pada kemampuan pendidik dalam mengorganisasi dan membimbing warga belajar dalam kegiatan belajarnya. Pengalaman menunjukkan bahwa kegiatan menulis perlu didahulukan daripada kegiatan membaca. Karena melalui kegiatan belajar menulis, warga belajar sedikit demi sedikit langsung belajar membaca. Sebaliknya, apabila mereka didahulukan belajar membaca, maka cenderung kurang terampil dalam hal menulis.
Langkah-langkah yang perlu dilakukan tutor dalam membelajarkan warga belajar adalah sebagai berikut:
a. Tanyakanlah perasaan warga belajar dan materi apa yang akan dipelajari pada hari itu.
b. Mintalah warga belajar mengemukakan ide/gagasan, perasaan, pengalaman, atau masalah yang dihadapinya.
c. Mintalah warga belajar berdiskusi tentang salah satu topik untuk dibuat kesepakatan bersama.
d. Apabila telah disepakati, buatlah tabel kosong, peta buta, atau kalender kegiatan dan mintalah semua warga belajar untuk mengisi tabel, peta, atau kalender kegiatan tersebut.
e. Jika topik yang dipilih adalah mengenai kegiatan sehari-hari, pengalaman, atau tentang perasaan warga belajar, maka mintalah warga belajar yang bersangkutan untuk mengemukakan dan menceritakan kembali, sedangkan warga belajar yang lainnya menanggapi.
f. Mintalah warga belajar yang menuliskan topik belajar tersebut untuk membacanya.
g. Kemudian, mintalah kepada semua warga belajar membaca hasil tulisan tersebut, baik secara bersama-sama maupun bergiliran.
h. Mintalah mereka untuk mendiskusikan judul atau tema tulisan di atas, kemudian membuat kesepakatan judul/tema.
i. Mintalah kepada warga belajar untuk mengkritisi dan memperbaiki ide/gagasan, ejaan, dan tanda baca.
j. Mintalah warga belajar menulis pada buku masing-masing.

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

A. PENGERTIAN
Pendidikan Anak Usia Dini atau disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
PAUD merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan yang menitikberatkan pada peletakan dasar kea rah pertumbuhan dan perkembangan fisik (koordinasi motorik halus dan kasar), kecerdasan (daya pikir, daya cipta, kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual), sosio emosional (sikap dan perilaku serta agama) bahasa dan komunikasi, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan yang dilalui oleh anak usia dini.
Menurut UU No 20 tahun 2003, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan dengan pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhandan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
Aspek pengembangan pada pendidikan anak usia dini mencakup 6 aspek, antara lain :
1. Pengembangan moral dan nilai-nilai agama, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan melakukan ibadah, mengenal dan percaya akan ciptaan Tuhan dan mencintai sesama.
2. Pengembangan fisik, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan mengelolah dan keterampilan tubuh termasuk gerakan-gerakan yang mengontrokl gerakan tubuh, gerakan tubuh, gerakan halus dan gerakan kasar serta menerima rangsangan sensorik (pancaindra).
3. Pengembangan kemampuan berbahasa kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuang menggunakan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif yang bermanfaat untuk berfikir dan belajar.
4. Pengembngan kemampuan kognitif, kemampuan dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan berfikir logis kritis, memberi alasan, memecahkan masalah danmenemukan hubungan sebab akibat.
5. Pengembangan sosial emosional, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan mengenai lingkip alam, lingkup alam sosial, peran masyarakat, dan menmghargai keragaman sosial dan budaya serta mampu mengembangkan konsep diri, sikap positif terhadap belajar, kontrol diri dan rasa memiliki.
6. Pengembangan seni, kompetensi dan hasil belajar yang ingin dicapai adalah kemampuan kepekaan terhadap irama, nada, birama, berbagai bunyi, bertepuk tangan, serta berbagai hasil karya yang kreatif.

B. TUJUAN
Tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini ada dua, yaitu :
a. Membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan di masa dewasa.
b. Untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar (akademik) di sekolah.

C. PERSYARATAN UNTUK MENJADI WARGA BELAJAR DAN PENYELENGGARA
1. SASARAN PAUD
Sasaran akhir program PAUD adalah anak usia 0-6 tahun. Untuk mencapai sasaran akhir ini diperlukan sasaran antara yaitu :
a. Orangtua yang memiliki anak usia 0 – 6 tahun.
b. Pendidik dan pengelola lembaga pendidikan anak usia dini.
c. Lembaga atau masyarakat yang menyelenggarakan PAUD.

2. PENDIDIK PAUD
Yang terlibat dalam pengelolaan program pendidikan anak usia dini, yaitu :
a. Pemerintah Pusat dan Daerah.
b. Instansi pemerintah, BPPLSP, BPKB, SKB, Dinas Pendidikan, dll.
c. Lembaga swasta : LSM, Yayasan, PKK, Darma Wanita, dll.
d. Perorangan/individu.
e. Organisasi profesi, dunia usaha/industri.

D. JENIS-JENIS
1. Jalur Formal : Taman Kanak – kanak, Raudhatul Athfal, Satuan PAUD Sejenis.
2. Jalur Non Formal : Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Atau bentuk lain sederajat.
3. Jalur In Formal : Pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

PENDIDIKAN KECAKAPAN HIDUP

A. PENGERTIAN
Menurut direktorat PLS Depdiknas (2005), pendidikan kecakapan hidup atau life skill merupakan suatu upaya pendidikan untuk meningkatkan kecakapan seseorang untuk melaksanakan hidup dan kehidupannya secara tapat guna dan berdaya guna dalam kehidupan sehari-hari.

B. TUJUAN
1. Tujuan umum
Secara umum tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan , dan sikap warga belajar dalam bidang pekerjaan sesui dengan minat, bakat, potensi lingkungan perkembangan jiwa serta potensi lingkungan sehingga memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha sendiri sehingga dapat:
a. Mengurangi pengangguran
b. Mengentaskan kemiskinan , dan
c. Meningkatkan kualitas hidup.
2. Tujuan khusus
Agar peserta didik memiliki pengetahuan keterampilan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja

C. Landasan Hukum
Peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam mengembangkan kurikulum kecakapan hidup adalah sebagai berikut.
1. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 ayat (1, 2, dan 3) dan pasal 38 ayat (2).
2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
3. PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 13 ayat (1, 2, 3, dan 4).
4. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan.
5. Panduan Pengembangan KTSP.

D. JENIS – JENIS
Jenis – jenis pendidikan kecakapan hidup menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, yaitu :
1. Kecakapan pribadi
Mencakup kecakapan untuk mengenal diri sendiri, kecakapan untuk berfikir secara rasional, dan kecakapan untuk terampil dengan kepercayaan diri yang mantap.
2. Kecakapan sosial
Kecakapan sosial mencakup kecakapan untuk berkomunikasi, melakukan kerja sama, bertenggang rasa, dan memiliki kepedulian serta tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat.
3. Kecakapan akademis
Mencakup kecakapan untuk merumuskan dan memecahkan masalah yang dihadapi melalui proses berfikir kritis, analisi dan sistematis. Mampu melakukan penelitian eksplorasi, inovasi dan kreasi melalui pendekatan ilmiah.
4. Kecakapan Vokasional
Mencakup berkaitan dengan bidang keterampilan professional tertentu dalam dunia usaha dan industry baik dipergunakan untuk bekerja sebagai karyawan/wati maupun usaha mandiri yang terdapat di masyarakat, seperti di bidang jasa (perbengkelan, jahit menjahit, dan produksi barang tertentu seperti peternakan, pertanian, perkebunan, dan lain – lain).

E. PROSES PELAKSANAAN
Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup terintegrasi dengan beragam mata pelajaran yang ada di semua jenis dan jenjang pendidikan. Misalnya pada mata pelajaran Matematika yang mengintegrasikan pendidikan kecakapan hidup di dalamnya, selain mengajarkan peserta didik agar pandai matematika, juga pandai memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti: membaca data, menganalisis data, membuat kesimpulan, mempelajari ilmu lain, dan sebagainya.
Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam menjabarkan kecakapan hidup yang terintegrasi dalam mata pelajaran, antara lain:
1. Melakukan identifikasi unsur kecakapan hidup yang dikembangkan dalam kehidupan nyata yang dituangkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran.
2. Melakukan identifikasi pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang mendukung kecakapan hidup.
3. Mengklasifikasi dalam bentuk topik/tema dari mata pelajaran yang sesuai dengan kecakapan hidup.
4. Menentukan metode pembelajaran.
5. Merancang bentuk dan jenis penilaian.

PENDIDIKAN KESETARAAN

A. PENGERTIAN
1. Pendidikan Kesetaraan
Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK yang mencakup Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan [UU No. 20/2003 Sisdiknas Pasal 26 Ayat (6)].

2. Program Paket A
Program Paket A adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SD/MI. Lulusan Program Paket A berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SD/MI.

3. Program Paket B
Program Paket B adalah program pendidikan dasar pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMP/MTs. Lulusan Program Paket B berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMP/MTs.

4. Program Paket C
Program Paket C terdiri dari Paket C Umum dan Paket C Kejuruan. Program Paket C Umum adalah program pendidikan menengah pada jalur pendiidkan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA/MA.
Program Paket C Kejuruan adalah program pendidikan menengah pada jalur pendiidkan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMK/MAK. Lulusan Program Paket C berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMK/MAK.

B. FUNGSI DAN TUJUAN
1. Fungsi
Pendidikan Kesetaraan berfungsi mengembangkan potensi diri peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan keterampilan fungsional dan pengembangan sikap dan kepribadian professional.

2. Tujuan
a. Menjamin penyelesaian pendiidkan dasar yang bermutu bagi anak yang kurang beruntung; putus sekolah, putus lanjut, tidak pernah sekolah, minoritas etnik, dan anak yang bermukim di desa terbelakang, miskin, bermasalah secara sosial, terpencil atau sulit dicapai karena letak geografis dan/atau keterbatasan transportasi dalam rangka memberi kontribusi terhadap peningkatan pendidikan dasar minimal 2-5% dalam mempercepat suksesnya wajar dikdas 9 tahun;
b. Menjamin pemenuhan kebutuhan belajar bagi semua warga masyarakat usia produktif melalui akses yang adil pada program-program belajar dan kecakapan hidup;
c. Memberikan kontribusi terhadap peningkatan rata-rata lama pendidikan bagi masyarakat Indonesia minimal 9 tahun sehingga mampu meningkatkan Hman Development Index (HDI) dan upaya menghapus ketidakadilan gender dalam pendidikan dasar dan menengah;
d. Memberikan peluang kepada warga masyarakat yang ingin menuntaskan pendidikan setara SD, SMP, SMA atau yang sederajat dengan mutu yang baik;
e. Melayani peserta didik yang memerlukan pendidikan akademik dan kecakapan hidup secara fleksibel untuk mengaktualisasikan diri sekaligus meningkatkan mutu kehidupannya.

C. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Paket B, dan Paket C adalah :
1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajar Dikdas 9 Tahun;
3. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas;
4. Keputusan Mendikbud No. 0131/U/1994 tentang Program Paket A dan Paket B;
5. Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 tentang Program Paket C;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

D. PERSYARATAN UNTUK MENJADI WARGA BELAJAR DAN PENYELENGGARA
1. Penyelenggara
a. Berbadan hukum yang dibuktikan dengan akta notaris atau keterangan legalitas sejenis lainnya.
b. Memiliki izin operasional dari Dinas kabupaten/kota atau dinas/kantor perizinan.
c. NPWP dan rekening bank atas nama lembaga.
d. Memiliki peserta didik dengan jumlah per kelompok/perrombongan belajar sebagai berikut; untuk Paket A setara SD/MI 20 peserta didik, Paket B setara SMP/MTs 25 peserta didik, Paket C setara SMA/MA 30 peserta didik (sesuai Permen 3/2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan).
e. Memiliki tutor dan narasumber teknis yang memadai dan sesuai dengan bidang mata pelajaran/keterampilan yang akan diajarkan.
f. Memiliki kurikulum, silabus, RPP, dan bahan ajar/modul untuk acuan dalam pelaksanaan pembelajaran/kegiatan keterampilan.
g. Memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
h. Memiliki struktur penyelenggara minimal terdiri atas penanggungjawab, ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi pendidikan.
i. Memiliki sekretariat lembaga yang tetap dengan alamat yang jelas.
j. Bersedia membelajarkan peserta didik hingga mengikutsertakan dalam ujian nasional.
k. Membuat nomor induk peserta didik.

2. Warga Belajar/Peserta Didik
a. Peserta didik program pendidikan kesetaraan adalah :
1) Peserta didik Program Paket A setara SD/MI adalah warga masyarakat yang :
a) Belum menempuh pendidikan di SD/MI dengan prioritas usia 13 – 15 tahun, kecuali bagi peserta didik yang menentukan Paket A atas pilihan sendiri;
b) Putus Sekolah Dasar;
c) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri;
d) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor (waktu, geografi, ekonomi, sosial, hukum, dan keyakinan).
2) Peserta didik Program Paket B setara SMP/MTs adalah warga masyarakat yang :
a) Lulus Paket A SD/MI;
b) Belum menempuh pendidikan di SMP/MTs dari kelompok usia 15 – 44 tahun dengan prioritas usia 16 – 18 tahun, kecuali bagi peserta didik menentukan Paket B atas pilihan sendiri;
c) Putus SMP/MTs;
d) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri;
e) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor (waktu, geografi, ekonomi, sosial, hukum, dan keyakinan).
3) Peserta didik Program Paket C Umum setara SMA/MA dan Paket C Kejuruan setara SMK/MAK adalah warga masyarakat yang :
a) Lulus Paket B SMP/MTs dan atau lulus SMK/sederajat tidak melanjutkan;
b) Putus SMA/MA, putus SMK/MAK;
c) Tidak menempuh sekolah formal karena pilihan sendiri;
d) Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor (waktu, geografi, ekonomi, sosial, hukum, dan keyakinan).

b. Penempatan peserta didik
Penempatan peserta didik dilakukan melalui berbagai cara, yaitu :
1) Verifikasi hasil pendidikan terakhir (dibuktikan dengan raport dan/atau ijazah).
2) Seleksi melalui wawancara atau tes tertulis yang dilakukan oleh tutor atau petugas yang ditunjuk oleh penyelenggara.
3) Apabila syarat pertama dapat dibuktikan secara sah, maka peserta didik dapat langsung ditempatkan.
4) Bagi peserta didik yang syarat pertama (1) dan kedua (2) tidak dapat dibuktikan, maka dilakukan tes penempatan.

E. JENIS-JENIS
1. PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)
PKBM merupakan satuan pendidikan nonformal yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat atau ormas, orsosmas, atau organisasi keagamaan.
2. SKB (Sanggar Kegiatan Belajar)
SKB merupakan unit pelaksana teknis daerah pendidikan non formal yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota.
3. Pondok Pesantren
Pondok Pesantren merupakan salah satu institusi pendidikan tertua di Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama.
4. Majelis Taklim
Majelis Taklim, yang secara literal berarti “tempat pembelajaran”merupakan suatu wadah dimana suatu kelompok masyarakat bertemu untuk belajar dan mendalami ajaran agama Islam.
5. Sekolah Rumah (Home Schooling)
Sekolah Rumah adalah layanan pendidikan yang secara sadar, teratur, dan terarah dilakukan oleh orangtua/keluarga di rumah atau tempat-tempat lain, dimana proses belajar mengajar berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi anak yang unik dapat berkembang secara maksimal.
6. Sekolah Alam
Sekolah Alam merupakan suatu bentuk pelayanan pendidikan yang menyatu dengan alam.
7. Sekolah Multi Grade Teaching/Sekolah Kelas Campuran
Adalah sekolah dimana peserta didik yang berbeda-beda tingkatan/level/kelas dicampur dan ditempatkan dalam satu kelas.
8. Susteran
Susteran yang merupakan institusi pendidikan untuk para biarawati di lingkungan umat Kristen Katholik dapat menjadi penyelenggara pendidikan kesetaraan.
9. Pusat/Badan Pendidikan Latihan dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
Dalam rangka memperluas akses pendidikan kesetaraan Kementerian Pendidikan Nasional telah menjalin kerjasama dengan berbagai departemen.

F. PROSES PELAKSANAAN
1. Tahap Persiapan
a. Kepala bidang PNFI tingkat Kabupaten/Kota dan Penilik PNFI di Kecamatan mengadakan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat; kepala desa/kelurahan, kyai, ulama, dai, ketua orsosmas, ketua LSM, dan tokoh masyarakat yang lain.
b. Kepala bidang Kabupaten/Kota dan Penilik di Kecamatan dengan para tokoh masyarakat mengadakan sosialisasi program kepada masyarakat luas.
c. Kepala Seksi pada kantor Cabang Dinas Pendidikan yang membidangi PNFI, bersama dengan tokoh masyarakat mengidentifikasi penyelenggara program, tempat belajar, calon peserta didik, dan tenaga pendidik.
d. Penyelenggara program membuat kesepakatan dengan tenaga pendidik dan peserta didik tentang kegiatan belajar.
e. Penyelenggara program menyiapkan tempat kegiatan belajar, modul, bahan dan peralatan praktik dan pendidikan keterampilan, dan perlengkapan lain.

2. Tahap Pelaksanaan
a. Memulai kegiatan belajar sesuai dengan jadwal kegiatan.
b. Melaksanakan kegiatan belajar.
c. Memberi bimbingaan baik secara individu maupun kelompok.
d. Melaksanakan kegiatan evaluasi.
e. Melayani dan memenuhi kebutuhan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan.

3. Pasca Pembelajaran
a. Penyelenggara dan tutor membantu memfasilitasi peserta didik yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
b. Penyelenggara dan tutor membantu peserta didik yang telah lulus/tamat belajar untuk menciptakan kegiatan usaha.
c. Memfasilitasi peserta didik yang telah lulus/tamat untuk mendapatkan lapangan kerja.
d. Mendata peserta didik yang telah bekerja.
e. Melakukan pendampingan bagi lulusan yang berwirausaha.



Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

et cetera
%d blogger menyukai ini: